MediaBantenCyber.co.id (MBC), Jakarta — Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Republik Indonesia, M. Qodari, menyoroti perlunya pembahasan tata kelola media sosial sekaligus dukungan terhadap keberlangsungan media arus utama di tengah perubahan ekosistem informasi digital. Menurutnya, perkembangan media sosial yang semakin terbuka perlu diimbangi dengan tata kelola yang dapat mendorong ruang informasi yang sehat, sementara industri pers tetap membutuhkan perhatian agar dapat bertahan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
Hal itu disampaikan M. Qodari saat menjadi narasumber dalam program siniar PWI CHANNEL yang digelar di Kantor PWI Pusat, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026) malam.
Dalam diskusi yang dipandu wartawan senior Dede Apriyadi tersebut, Qodari membahas sejumlah persoalan strategis terkait perkembangan media massa, media sosial, komunikasi publik pemerintah, serta masa depan ekosistem informasi nasional.
Salah satu isu yang mengemuka adalah wacana pemberian keringanan pajak bagi media arus utama. Qodari mengatakan gagasan tersebut perlu dibicarakan lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan industri pers nasional.
Menurut Qodari, perubahan teknologi digital telah memberikan dampak besar terhadap model bisnis media. Media arus utama tidak hanya menghadapi persaingan antarmedia, tetapi juga harus beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat yang semakin banyak memperoleh informasi melalui platform digital dan media sosial.
Di sisi lain, media arus utama memiliki mekanisme jurnalistik yang berbeda dengan media sosial. Produk jurnalistik diproses melalui ruang redaksi dan terikat dengan kode etik jurnalistik, sementara distribusi informasi di media sosial berlangsung lebih terbuka.
“Sosial media saat ini sudah terlanjur bebas, sementara media mainstream terikat oleh etika. Karena itu, bagaimana cara mengatur konten media sosial ini harus dibahas bersama, termasuk melibatkan PWI, organisasi pers lainnya, serta DPR, agar ada keselarasan,” ujar Qodari.
Menurut dia, pembahasan mengenai tata kelola ruang digital tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Organisasi pers, lembaga legislatif, serta pemangku kepentingan lain perlu dilibatkan agar regulasi yang dibahas dapat mempertimbangkan perkembangan teknologi sekaligus kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang berkualitas.
PWI Dorong Ekosistem Informasi yang Kredibel
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengapresiasi kehadiran M. Qodari dalam forum dialog bersama insan pers. Menurutnya, komunikasi terbuka antara pemerintah dan organisasi pers merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem informasi publik yang kredibel.
“Kehadiran Kepala Bakom RI di PWI Pusat ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk terus mendengarkan aspirasi dunia pers. PWI tentu menyambut baik setiap langkah sinergi yang produktif, termasuk perhatian terhadap keberlangsungan industri media massa,” kata Akhmad Munir.
Akhmad mengatakan pers nasional memiliki posisi strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Media tidak hanya menyampaikan informasi mengenai kebijakan publik, tetapi juga menjalankan fungsi jurnalistik dalam memberikan informasi yang faktual dan berimbang kepada masyarakat.
Peran tersebut, lanjutnya, juga penting dalam situasi tertentu seperti kebencanaan dan kondisi darurat yang membutuhkan informasi cepat, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dukungan Pemerintah dan Independensi Redaksi
Dalam diskusi tersebut, Qodari juga menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan media tidak dimaksudkan untuk mencampuri independensi redaksi.
Menurut dia, hubungan pemerintah dan media perlu ditempatkan dalam kerangka kemitraan strategis dengan tetap menghormati fungsi serta kewenangan masing-masing.
“Bantuan atau dukungan dari pemerintah kepada media bukanlah berarti ingin mengatur, melainkan bagian dari bentuk sinergi yang harmonis antara pemerintah dan media,” tegas Qodari.
Pembahasan juga menyentuh pentingnya penguatan komunikasi publik pemerintah. Perubahan lanskap informasi membuat pemerintah perlu menyesuaikan strategi komunikasi dengan kebiasaan masyarakat yang kini menggunakan berbagai kanal, mulai dari media konvensional hingga platform digital.
Qodari mengatakan data dan hasil survei publik juga dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap komunikasi maupun pelaksanaan program pemerintah. Data tersebut, menurutnya, dapat menjadi masukan untuk melihat sejauh mana informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah dapat diterima masyarakat.
Diskusi di PWI CHANNEL tersebut sekaligus mempertemukan pemerintah dan insan pers dalam membahas tantangan industri media, perkembangan media sosial, serta kebutuhan membangun ekosistem informasi nasional yang adaptif terhadap perubahan teknologi. (*)
PakarPBN
A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites.
In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website.
The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.
